Kapolres Nabire Tegaskan Aksi Aspirasi Harus Tertib, Larang Penguasaan Badan Jalan dan Penggalangan Dana di Tengah Jalan

Tifacenderawasihnews. Com

Nabire, Papua Tengah | Kepala Kepolisian Resor Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., menegaskan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum tetap dijamin oleh negara, namun harus dilakukan secara tertib, damai, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk larangan penguasaan badan jalan dalam bentuk long march dari berbagai titik maupun aksi pengumpulan uang dengan cara menadahkan karton di tengah jalan. Sabtu (25/04/2026)

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres Nabire saat diwawancarai di Mapolres Nabire terkait rencana aksi penyampaian aspirasi mengenai isu hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu, sekaligus menanggapi temuan aksi penggalangan dana yang dinilai mengganggu arus lalu lintas di wilayah Kota Nabire.

“Pada prinsipnya kami dari Polres Nabire siap melaksanakan pelayanan pengamanan terhadap penyampaian aspirasi yang direncanakan pada hari Senin. Kami tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi kami menegaskan agar tidak ada penguasaan badan jalan secara besar-besaran melalui long march dari berbagai titik yang dapat mengganggu kepentingan umum,” ujar AKBP Samuel.

Menurutnya, Nabire saat ini merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah sekaligus pusat aktivitas dari delapan kabupaten, sehingga kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

Ia menilai mobilisasi massa dari empat hingga lima titik yang berpotensi menguasai badan jalan utama sangat berdampak negatif terhadap masyarakat, terlebih jika dilakukan pada hari pertama aktivitas kerja di awal pekan.

“Jalan raya ini bukan hanya untuk kepentingan satu kelompok, tetapi untuk seluruh masyarakat. Hari Senin adalah hari pertama kerja, sehingga kami mengharapkan tidak ada penguasaan badan jalan ataupun penutupan akses utama melalui long march massal,” tegasnya.

Selain itu, Kapolres juga menyoroti aksi pengumpulan uang yang dilakukan dengan cara memblokir jalan atau menadahkan kotak dan karton kepada pengendara di badan jalan.

Dari hasil pemantauan di lapangan, pihak kepolisian menemukan sekitar 25 orang yang tergabung dalam beberapa kelompok melakukan aksi meminta-minta uang di kawasan Pertigaan Gereja Kalibobo.

“Saat itu sekitar 10 hingga 15 orang menduduki setengah badan jalan dari arah Pasar Sore menuju Gereja, sementara empat orang lainnya berdiri di tengah jalan sambil menadahkan karton kepada pengemudi. Hal ini sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan,” jelasnya.

Karena lokasi tersebut merupakan jalur strategis dengan arus lalu lintas yang padat, tindakan itu dinilai berpotensi besar menimbulkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas.

Kapolres menegaskan bahwa kebiasaan seperti ini tidak boleh terus dilakukan karena selain mengganggu ketertiban umum, juga menimbulkan citra negatif dan stigma buruk terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kami menghimbau agar tidak melakukan aksi pengumpulan uang untuk kegiatan yang tidak jelas tujuannya, apalagi tanpa pemberitahuan resmi. Kami juga perlu memastikan ke mana aliran dana tersebut digunakan,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan apabila aksi tersebut dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok mahasiswa maupun aktivis.

“Kami sangat menyayangkan jika hal ini dilakukan oleh adik-adik kita yang mengatasnamakan kaum intelektual atau cendekia. Perbuatan seperti ini justru mencoreng nama baik dan memberikan stigma negatif,” tambahnya.

Kapolres juga mengingatkan peserta aksi agar tidak membawa barang-barang yang bertentangan dengan hukum seperti senjata tajam maupun atribut yang bernuansa di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami berharap adik-adik yang menyampaikan aspirasi tetap tertib, tidak membawa sajam, dan tidak membawa bendera atau atribut yang bertentangan dengan hukum. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Polres Nabire akan kembali menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, dan pihak terkait lainnya guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Selain itu, sekitar 700 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait akan diterjunkan dalam sistem pengamanan kota. Menurut Kapolres, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan untuk mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

“Kami menyiapkan payung sebelum hujan. Pengantisipasian jauh lebih penting agar semua berjalan aman, tertib, dan tidak terjadi hal-hal negatif di lapangan,” tutupnya.

Kapolres Nabire juga menegaskan bahwa apabila masih ditemukan pelanggaran di lapangan, pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Jika hal ini masih terus dilakukan, demi keamanan dan kenyamanan bersama, kami akan melakukan tindakan tegas dengan mengamankan dan mengklarifikasi tujuan kegiatan tersebut. Kami pastikan akan menindak sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

(Red)