Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Apresiasi Kapolres Nabire, Aspirasi Mahasiswa Siap Dibawa ke Pemerintah Pusat

Tifacenderawasihnews. Com

Nabire, Papua Tengah | Wakil Ketua III DPR Provinsi Papua Tengah, dari Praksi PAN Bekies Sony Kogoya,S.KM.,M.Kp. menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres Nabire atas keberhasilan dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak (KMPP) di Kabupaten Nabire. Senin (27/04/2026)

Menurut Bekies, di bawah kepemimpinan Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., seluruh rangkaian aksi penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gesekan maupun tindakan anarkis.

“Saya mengapresiasi kinerja Kapolres Nabire dan seluruh pimpinan yang terlibat dalam pengamanan. Saya melihat di bawah kepemimpinan Kapolres Nabire, Bapak Samuel D. Tatiratu, semuanya berjalan luar biasa. Beliau adalah sosok yang bijaksana dan pemimpin yang hebat,” ujar Bekies.

Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor DPR Provinsi Papua Tengah berjalan dengan baik dan seluruh massa aksi dapat menyampaikan aspirasi mereka secara damai.

“Semua jalannya aksi demo hari ini berjalan aman, tertib, tidak ada kejadian anarkis maupun gesekan. Semua berjalan baik. Kami mewakili masyarakat Papua Tengah dan pimpinan DPR menyampaikan terima kasih atas seluruh upaya yang dilakukan oleh Kapolres Nabire beserta seluruh tim operasi lapangan,” lanjutnya.

Bekies juga menilai Kapolres Nabire mampu mengendalikan seluruh personel pengamanan dengan baik sehingga situasi tetap aman hingga massa aksi membubarkan diri.

Terkait aspirasi yang disampaikan mahasiswa, DPR Papua Tengah memastikan akan menindaklanjuti secara serius melalui mekanisme kelembagaan, termasuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

“Kami DPR menanggapi aspirasi tersebut secara serius. DPR akan membentuk tim pansus, kemudian aspirasi itu akan kami bawa ke kementerian terkait maupun komisi terkait di pusat,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa Komisi I DPR Papua Tengah yang membidangi urusan pemerintahan akan menjadi leading sector dalam mengawal persoalan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta.

Bekies menambahkan, pihak DPR akan membawa persoalan ini hingga ke tingkat nasional, termasuk menyampaikannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Komisi I DPR RI, Panglima TNI, hingga Kapolri.

Menurutnya, aparat keamanan harus mampu membedakan antara masyarakat sipil dan kelompok bersenjata agar tidak terjadi salah sasaran dalam pelaksanaan operasi di Papua.

“Jangan menganggap semua orang Papua itu KKB, tidak. Yang memegang senjata dan melakukan perlawanan itu kelompok KKB. Tetapi masyarakat sipil yang tinggal di kampung, di honai, berkebun, mereka harus dilindungi dan tidak boleh diperlakukan sembarangan,” tegasnya.

Ia juga meminta Panglima TNI dan institusi keamanan untuk melakukan evaluasi terhadap personel non-organik yang ditugaskan di Papua agar benar-benar memahami kondisi sosial masyarakat setempat.

“Harus dibedakan dengan jelas mana masyarakat sipil dan mana kelompok separatis bersenjata. Jika tidak, maka akan terus menimbulkan konflik, gesekan, dan aksi demonstrasi seperti yang terjadi hari ini. Ini menjadi bagian penting dari evaluasi ke depan,” tutup Bekies.

(Red)