Kapolres Nabire Pastikan Agenda Nasional Berjalan Aman, Tegaskan Aksi Tanpa Izin Akan Diblokade

Tifacenderawasihnews. Com

Nabire, Papua Tengah | Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., memastikan kesiapan pengamanan jelang agenda nasional yang akan berlangsung pada 1 Mei 2026. Hal tersebut disampaikan saat wawancara di Koridor Mapolres Nabire, Kamis (30/04).

Kapolres menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan masyarakat akan dimulai sejak pagi hari, diawali dengan apel bersama di Taman Gizi pada pukul 08.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan pawai yang melibatkan pembagian bendera Merah Putih untuk menyemarakkan suasana nasionalisme di Kabupaten Nabire.

Selain itu, terdapat rencana kegiatan lomba lari 10 kilometer dengan rute dari Pantai Maf menuju Pasar Karang, DPRK, Kalibobo, dan kembali ke Pantai Maf. Namun, kegiatan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan koordinasi.

Terkait isu beredarnya flyer ajakan aksi “Jilid 2” dari sejumlah kelompok, Kapolres menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan resmi yang masuk ke Polres Nabire.

“Pada prinsipnya, kami tidak pernah melarang penyampaian aspirasi. Namun harus sesuai prosedur, yaitu pemberitahuan minimal tiga hari sebelumnya agar pengamanan bisa dipersiapkan secara matang,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengalaman pengamanan aksi sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi yang baik mampu menjaga situasi tetap kondusif. Oleh karena itu, pihak kepolisian mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas tanpa koordinasi.

Dalam pengamanan kegiatan besok, Polres Nabire akan menerapkan sistem pengamanan kota (Sispamkota) dengan kekuatan sekitar 600 hingga 800 personel, tergantung dinamika situasi di lapangan.

Kapolres juga menegaskan bahwa jika terdapat kegiatan tanpa pemberitahuan resmi, maka pihak kepolisian akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran untuk mencegah gangguan terhadap agenda yang telah terjadwal.

“Kalau tidak ada pemberitahuan, otomatis kita blokade agar tidak mengganggu kegiatan lain dan mencegah potensi konflik di lapangan,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat Nabire untuk menjaga persatuan dan toleransi, mengingat Nabire merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah yang menjadi pusat berbagai kepentingan dari tujuh kabupaten.

“Mari kita jaga Nabire sebagai ‘Indonesia kecil’ yang aman, damai, dan tertib. Semua proses demokrasi harus berjalan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas,” pungkasnya.

Hingga saat ini, situasi keamanan di wilayah Nabire dilaporkan masih dalam kondisi aman dan terkendali.

(Red)