Polres Nabire Matangkan Pembangunan Dapur SPPG Polri di Wilayah 3T, Perkuat Layanan MBG

Tifacenderawasihnews. Com

TCNews||Nabire, Papua Tengah | Kepolisian Resor (Polres) Nabire menggelar rapat koordinasi persiapan pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Kabupaten Nabire, Rabu (11/2/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang RPB Polres Nabire tersebut melibatkan lintas sektor sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satgas MBG Kabupaten Nabire, Wakapolres Nabire, serta unsur Dewan Adat Papua. Sinergi tersebut menjadi bagian dari implementasi visi Asta Cita yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi anak-anak Papua.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG sekaligus urgensi pembangunan Dapur SPPG Polri di wilayah 3T.

Ia menjelaskan, pengawasan operasional dapur MBG dilakukan secara intensif hingga dini hari guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta standar Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja (K3K).

“Jam operasional terpadat justru pada sore hingga dini hari, mulai pukul 16.00 hingga 03.00 WIT. Kami memastikan seluruh proses produksi makanan berjalan sesuai SOP dan standar K3K,” ujar Marsel.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat distrik hingga provinsi. Di tingkat kabupaten, Korwil BGN bertugas mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah daerah, serta seluruh dapur SPPG yang beroperasi di Nabire.

Program MBG kembali aktif pada 8 Januari 2026 sesuai instruksi Kepala BGN. Pada hari pertama pelaksanaan, program tersebut melayani 9.737 penerima manfaat yang terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Hingga 31 Januari 2026, jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 23.820 orang, termasuk tenaga pendidik. Program ini juga telah menyerap 564 tenaga kerja lokal dari 12 dapur SPPG yang saat ini beroperasi di Nabire.

“Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi mama-mama dan generasi muda Papua,” tambahnya.

BGN menargetkan pembangunan 22 dapur SPPG di wilayah Kota Nabire serta 49 dapur di wilayah pinggiran dan daerah 3T, seperti Dipa, Menau, Siriwo, Wapan, Napan, Mostan, dan Wapoga. Pemerataan dapur menjadi kunci agar seluruh wilayah memperoleh akses layanan MBG secara optimal.

Sebanyak 12 dapur yang telah beroperasi saat ini dibangun melalui investasi masyarakat lokal yang menyediakan lahan, bangunan, kendaraan operasional, serta peralatan dapur.

Pengawasan program MBG dilakukan oleh Satgas MBG Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Edaran Menteri Nomor 400 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Satgas MBG Nabire sendiri telah dibentuk sejak September 2025 dan aktif melakukan koordinasi lintas sektor guna menjamin kualitas dan keberlanjutan program.

Dalam sesi diskusi, para peserta rapat menyampaikan sejumlah rekomendasi teknis terkait rencana pembangunan Dapur SPPG Polri, antara lain:

Kesiapan dan legalitas lokasi pembangunan, Standar sanitasi serta kesehatan lingkungan, Pelibatan tenaga kerja lokal, Pemanfaatan bahan pangan lokal.

Seluruh peserta sepakat bahwa pembangunan Dapur SPPG Polri di Nabire merupakan langkah strategis untuk memperkuat distribusi layanan MBG, khususnya di wilayah 3T, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembangunan Dapur SPPG Polri dinilai penting untuk mempercepat distribusi makanan bergizi di wilayah terpencil yang memiliki tantangan akses geografis. Peletakan batu pertama dijadwalkan dalam waktu dekat setelah penetapan resmi oleh Kapolres Nabire.

Rapat koordinasi berlangsung lancar dan konstruktif, serta berakhir pada pukul 11.16 WIT dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Kolaborasi antara Polri, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat adat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat ketahanan gizi serta pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah.

( RED )