Danrem 173/PVB Hadiri Rakor Operasional Tahun 2026 dan ANEV Triwulan IV 2025 Polda Papua Tengah

Tifacenderawasihnews. Com

TCNews||Nabire, PapuaTengah|Komandan Resor Militer (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB) Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Operasional Tahun 2026 serta Analisis dan Evaluasi (ANEV) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar Polda Papua Tengah di Aula Wicaksana Laghawa Polres Nabire, Senin (26/1/2026).

Rakor tersebut dibuka oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Tengah Kombes Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., mewakili Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Papare, S.I.K. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi situasi kamtibmas sekaligus merumuskan langkah pengamanan di wilayah Papua Tengah ke depan.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda menegaskan bahwa Papua Tengah memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik serta kompleks. Wilayah ini memiliki bentang alam yang lengkap, mulai dari pesisir utara dan selatan, kawasan pegunungan di bagian tengah termasuk Pegunungan Jayawijaya, gunung tertinggi di Indonesia, hingga kawasan tambang Grasberg yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia.

“Secara tidak langsung, Papua Tengah merupakan ikon strategis nasional. Potensi besar ini sekaligus menghadirkan tantangan serius, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Gunarda.

Ia menilai masyarakat Papua tengah mengalami lompatan peradaban yang cukup ekstrem. Dari kehidupan tradisional yang sangat bergantung pada alam, masyarakat kini dihadapkan secara cepat dengan perkembangan teknologi dan arus informasi global.

Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan ketimpangan adaptasi sosial yang berujung pada berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Gunarda juga mengungkapkan bahwa respons masyarakat terhadap kehadiran aparat negara tidak bersifat seragam. Di sejumlah wilayah, aparat diterima secara terbuka, sementara di wilayah lain masih dijumpai sikap tertutup hingga penolakan secara nonverbal.

“Ini merupakan fakta di lapangan yang harus dipahami bersama sebagai dasar dalam menentukan pendekatan pengamanan,” katanya.

Selain itu, Danrem menyoroti kuatnya nilai adat dan budaya ketimuran masyarakat Papua. Meski demikian, konflik adat masih kerap terjadi dan dalam beberapa kasus berujung pada korban jiwa. Menurutnya, mekanisme penyelesaian konflik adat yang aman dan berkelanjutan masih perlu diperkuat.

Dalam konteks keamanan nasional, Gunarda menegaskan bahwa ancaman terhadap negara saat ini tidak selalu berbentuk konflik bersenjata terbuka. “Perang modern tidak selalu berupa invasi fisik. Negara dapat dilemahkan dari dalam melalui konflik sosial yang berkepanjangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa peran TNI di Papua Tengah tidak hanya sebatas fungsi pertahanan negara, tetapi juga pembinaan teritorial dengan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada kearifan lokal.

Menurutnya, penanganan persoalan Papua tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.

“Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga media sangat dibutuhkan agar stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah dapat terwujud secara berkelanjutan,” katanya.

Rakor operasional ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan Gelar Operasional Kamtibmas Tahun 2026 dan ANEV Triwulan IV Tahun 2025 ini menjadi forum konsolidasi aparat keamanan dalam membaca dinamika wilayah sekaligus merumuskan strategi pengamanan yang lebih efektif dan terpadu di Papua Tengah.

( RED )