Kapolres Nabire Gunakan Hak Jawab: Klarifikasi Isu Tambang dan Komitmen Jaga Stabilitas Kamtibmas

Tifacenderawasihnews.com

Nabire, Papua Tengah | Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, kembali menegaskan komitmen Polri dalam menyikapi dinamika aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Nabire secara terbuka, objektif, dan berkeadilan.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres saat pertemuan bersama insan pers, yang berlangsung Rabu, 18 Februari 2026, di koridor Markas Polres Nabire, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah yang sehat antara kepolisian dan media.

Dalam pernyataannya, Kapolres menegaskan bahwa jajaran Polres Nabire bersama Polda Papua Tengah sangat terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, sebagai mitra strategis dalam menjaga situasi kamtibmas.

“Kami sangat welcome dan terbuka terhadap seluruh saran dan kritik. Siapa lagi yang akan mengoreksi berbagai persoalan ini kalau bukan kita semua, termasuk rekan-rekan insan pers sebagai mitra kami. Mari kita laksanakan tugas ini sebaik mungkin,” ujar Kapolres.

Kapolres juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan intervensi maupun memberikan izin terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah hukum Polres Nabire. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas adanya kesalahpahaman yang sempat terjadi dalam forum diskusi sebelumnya.

Menurutnya, imbauan agar penyampaian informasi dilakukan melalui keterangan resmi semata-mata bertujuan menjaga objektivitas dan mencegah terjadinya bias informasi di ruang publik.

“Memberikan keterangan resmi bukan berarti langsung ditangkap atau ditahan. Tidak demikian. Rekan-rekan insan pers dilindungi Undang-Undang Pers. Klarifikasi resmi justru agar persoalan ini terang-benderang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolres menekankan bahwa Polri bekerja berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, KUHP, serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Sementara itu, insan pers memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sehingga komunikasi dua arah yang sehat menjadi kunci utama penyelesaian persoalan.

Ia memastikan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menjatuhkan institusi mana pun, baik aparat di lapangan, pemilik hak wilayah, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan.

“Saya tidak akan pernah menjatuhkan siapa pun. Yang kita dorong adalah solusi bersama. Bagaimana regulasi terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat segera diterbitkan, didahului dengan proses edukasi kepada seluruh pihak di lapangan,” jelas Kapolres.

Kapolres menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak ada satu pun pihak yang kebal terhadap hukum. Namun, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi serta regulasi yang jelas dan berpihak pada keadilan sosial.

Menurutnya, apabila regulasi IPR telah diterbitkan dan proses edukasi berjalan optimal, maka penertiban dapat dilakukan secara terukur, adil, dan humanis, tanpa memicu konflik sosial baru di tengah masyarakat.

Mengakhiri pernyataannya, Kapolres Nabire kembali menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan komunikasi yang terjadi, serta mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama, bermusyawarah, dan mencari solusi terbaik demi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Nabire.

“Mari kita rembuk bersama. Kita petakan persoalan, kita dorong regulasi, dan kita jaga situasi tetap kondusif. Dengan komunikasi yang baik, seluruh persoalan dapat kita selesaikan secara bermartabat,” pungkasnya.

(Red)