Ketua DPD LIN Papua Barat Daya Tegas: Satker OP BWS Papua Barat Mandul dan Gagal Jalankan Fungsi

Tifacenderawasihnews. Com

TCNews || Sorong, PBD | Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Balai Wilayah Sungai memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur air, dimana tugas pokoknya melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi operasi dan pemeliharaan (OP) pada prasarana sungai, pantai , bendungan, danau, situ, embung, jaringan irigasi, rawa, tambak, serta air baku dan drainase utama perkotaan.

Disisi lain Satker OP bertanggung jawab dalam menjalankan beberapa fungsi diantaranya penyusunan rencana kegiatan baik tahunan, rutin maupun berkala, serta melakukan perawatan fisik prasarana, mengatasi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam atau kerusakan teknis agar tetap berfungsi optimal.

Terkait dengan kerusakan yang sudah menahun pada salah satu pekerjaan (Pekerjaan Sungai) dari Balai Wilayah Sungai Papua Barat di SP 4 kampung Makbusun, Mayamuk Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Jackson Sambow selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara Provinsi Papua Barat Daya turut angkat bicara, Jumat (13/02/2026)

Menurut hasil investigasinya kerusakan yang terjadi pada pekerjaan tersebut seharusnya menjadi salah satu atensi dari pihak Balai Wilayah Sungai Papua Barat mengingat sungai memberikan manfaat vital bagi masyarakat.

“Sungai memiliki fungsi vital bagi masyarakat, sungai juga merupakan ekosistem penting bagi kehidupan manusia dan hayati dimana manfaat utamanya mencakup air bersih, irigasi, transportasi dan lainnya, untuk itu sarana dan prasarana harus mendukung sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” terang Jackson.

Lanjutnya, kerusakan tersebut terindikasi sudah lama, hal ini juga karena lemah dan tidak berfungsinya Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan pada Balai Wilayah Sungai Papua Barat.

“Satuan Kerja OP di Balai Wilayah Sungai Papua Barat tidak peka dengan kerusakan yang ada, faktanya seakan Satuan Kerja OP pada Balai Wilayah Sungai Papua Barat tidak berfungsi dan seharusnya pihak OP cepat tanggap dengan kerusakan yang ada padahal berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak,” tegas Ketua.

Menurutnya moto dari Kementerian PUPR seakan tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.

“Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Cepat hanya sebatas moto tetapi implementasi atau fakta dilapangan seakan tidak mencerminkan hal tersebut,” pungkasnya.

(RED)