Kejari Nabire Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas DPRK: Kerugian Negara Capai Rp896 Juta

Tifacenderawasihnews. Com

Nabire,– Kejaksaan Negeri Nabire resmi menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perjalanan dinas Sekretariat DPRK Nabire Tahun Anggaran 2023.Senin ( 8/9/2025 )

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Moh. Harun Sunadi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa perjalanan dinas ke Batam tahun 2023 melibatkan 39 orang peserta. Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya manipulasi dokumen pertanggungjawaban berupa tiket pesawat fiktif, boarding pass palsu, dan bill hotel yang tidak sesuai fakta.

“Dua orang kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu pejabat yang menandatangani proses pencairan anggaran. Mereka tahu dokumen yang diajukan fiktif, namun tetap menandatangani, sehingga anggaran bisa dicairkan secara melawan hukum,” tegas Kajari.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp896.474.450 dari total anggaran perjalanan dinas sekitar Rp2 miliar, atau sekitar 40% dari total anggaran. Dari hasil penyidikan, diketahui para tersangka hanya berada di Batam selama 3 hari, namun menerima pencairan biaya perjalanan selama 5 hari.

Selain itu, kedua tersangka juga terbukti menerima uang hasil pencairan:

Berinisial DK Pengguna Anggaran (PA) menerima Rp39 juta.

Berinisial AG Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerima Rp32 juta.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor ) ancaman pidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor (ancaman pidana minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun penjara.

Hingga kini, jaksa penyidik telah memeriksa 22 saksi pada tahap penyelidikan, dan 10 saksi kembali diperiksa di tahap penyidikan. Bukti berupa 490 bundel dokumen pertanggungjawaban juga tengah diverifikasi untuk memastikan kebenaran data pencairan anggaran.

“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Kami menangani perkara ini secara sistematis. Semua dokumen kami periksa satu per satu, apakah benar uang digunakan sesuai aturan, atau justru dipalsukan,” tambah Kajari.

Selain perkara DPRK, Kejari Nabire juga tengah menangani dugaan penyalahgunaan dana BLUD RSUD Nabire serta perkara besar kredit fiktif di Bank Papua senilai Rp122 miliar.

Kejari menegaskan komitmennya untuk menuntaskan setiap perkara korupsi secara transparan. “Kami bekerja detail dan hati-hati, agar penegakan hukum benar-benar memberikan kepastian serta menyelamatkan keuangan negara,” tutupnya.

( ICL )