DPRK Nabire Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Perubahan APBD 2025

Tifacenderawasihnews. Com

TCN || Nabire, – DPRK Kabupaten Nabire melalui Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Sidang yang dipimpin oleh pimpinan dewan ini menghasilkan sejumlah catatan penting dan rekomendasi bagi eksekutif dan legislatif.

Bertempat di gedung DPRK pada kamis ( 14/8/2025 )

Dalam laporan tim perumus, disebutkan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu menjadi salah satu poin prioritas, agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan lebih awal dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya berjalan maksimal.

Realisasi APBD 2024

Laporan pertanggungjawaban APBD 2024 mencatat:

Pendapatan: Rp 1,804 triliun

Belanja: Rp 1,752 triliun

Surplus: Rp 51,8 miliar

SILPA: Rp 157,96 miliar

Tim perumus menekankan pentingnya penyerahan materi Raperda pertanggungjawaban APBD di tahun berikutnya lebih awal, guna memberi ruang bagi DPRK melakukan kajian secara lebih mendalam.

APBD Perubahan 2025

Dalam APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah naik menjadi Rp 1,893 triliun dari sebelumnya Rp 1,849 triliun. Sementara belanja meningkat menjadi Rp 2,010 triliun, sehingga tercatat defisit sebesar Rp 138,79 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.

Fokus pada Layanan Publik

Catatan lain yang disampaikan meliputi penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan KUA/PPAS dan APBD Perubahan setiap tahun, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan dan keamanan, sejalan dengan visi pembangunan “Nabire Aman, Mandiri, dan Sejahtera.”

Rekomendasi Dewan

Rapat Paripurna merekomendasikan agar pertanggungjawaban APBD 2024 menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif dan legislatif untuk perbaikan di tahun mendatang. Selain itu, diminta adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan agar program APBD dan APBD Perubahan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan selesainya pembahasan ini, DPRK berharap implementasi APBD ke depan semakin transparan, akuntabel, dan berdampak pada kesejahteraan warga Nabire.

( ICL )