PKN RI Papua Tengah Minta Realisasi APBD 2026 di Delapan Kabupaten Dilakukan Secara Transparan

Tifacenderawasihnews. Com

Nabire, Papua Tengah | Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia (PKN RI) wilayah Papua Tengah meminta pemerintah provinsi serta delapan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah agar merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 secara transparan dan terbuka kepada publik.

Ketua PKN RI Papua Tengah, Yecky Degei, menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran daerah merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang.

Menurutnya, PKN RI Papua Tengah terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan realisasi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten.

“Tim PKN RI Papua Tengah secara konsisten melakukan pemantauan terhadap setiap OPD mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Apabila ditemukan realisasi anggaran yang tidak jelas atau tidak transparan, kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yecky Degei dalam keterangannya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun kepala daerah untuk menutup informasi terkait APBD dengan alasan rahasia negara. Hal tersebut, menurutnya, bertentangan dengan regulasi yang menjamin keterbukaan informasi kepada publik.

“Kami mengingatkan agar tidak ada ASN atau kepala daerah yang menyatakan bahwa APBD merupakan rahasia negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawal penggunaan anggaran daerah,” jelasnya.

PKN RI Papua Tengah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah serta tidak memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang berupaya menyalahgunakan keuangan negara.

“Kami mengimbau masyarakat Papua Tengah agar tidak memihak kepada oknum-oknum yang menyalahgunakan anggaran negara. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara bersih dan transparan,” tambahnya.

PKN RI Papua Tengah menyatakan akan terus bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap setiap penggunaan anggaran di wilayah Papua Tengah guna mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

(Red)