BGN Evaluasi Ketat MBG Nabire, Dapur Kalisusu 01 Ditutup Sementara

Tifacenderawasihnews. Com

TCNews||Nabire, Papua Tengah|Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire kembali menjadi sorotan. Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Dapur Kalisusu 01 menyusul insiden yang terjadi di SMP Negeri 4 Nabire.

Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi dan pembinaan guna memperketat pengawasan pelaksanaan MBG di daerah.

Penghentian sementara tersebut langsung direspons dengan langkah darurat oleh pemerintah daerah bersama Satgas Percepatan MBG Nabire.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak siswa atas makanan bergizi tetap terpenuhi meski salah satu dapur dihentikan operasionalnya.

Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, menegaskan bahwa penghentian operasional dapur tidak boleh berdampak pada pelayanan peserta didik.

“Hari ini fokus kami adalah memastikan siswa-siswi yang sebelumnya dilayani Dapur Kalisusu tetap terlayani pada hari Senin. Solusinya dilakukan pemerataan distribusi ke dapur-dapur MBG lain yang masih operasional,” ujar Marsel Asyerem usai rapat koordinasi Satgas MBG Nabire, Jumat (23/01/2026).

Menurutnya, keputusan penghentian operasional dikeluarkan langsung oleh BGN pusat dan disertai agenda pembinaan. Selain pembinaan dari BGN, evaluasi teknis juga dilakukan oleh Satgas MBG Kabupaten Nabire. Hingga kini, belum ada kepastian kapan Dapur Kalisusu 01 kembali diizinkan beroperasi.

“Kami masih menunggu surat resmi pengaktifan kembali dari BGN,” jelasnya.

Marsel menegaskan, apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, sanksi terberat berupa penutupan permanen dapat diberlakukan. “Ini bukan sekadar persoalan dapur, tetapi menyangkut keselamatan dan hak anak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Regional BGN Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, menyebut insiden di Nabire sebagai peringatan penting bagi pengawasan program MBG di wilayah Papua Tengah.

“Surat penghentian sementara sudah diterbitkan. Saat ini kami menunggu petunjuk lanjutan dari pusat sambil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur-dapur MBG lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan yang diterapkan di Nabire berpotensi menjadi rujukan bagi enam kabupaten lain di Papua Tengah, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, yang tengah mempersiapkan pelaksanaan program MBG.

Respons pemerintah daerah dan masyarakat terhadap program ini dinilai cukup positif, dengan tingkat penerimaan sekitar 70 persen.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Dra. Dina Pidjer, S.Pd., M.M., Kepala Regional BGN Provinsi Papua Tengah Nalensius Situmorang, Wakil Ketua Satgas MBG Korwil Papua Tengah Yasor Victor, serta perwakilan Satgas MBG di Kabupaten Nabire.

Pertemuan berlangsung di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jalan Ahmad Yani, dan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIT hingga selesai.

Namun demikian, kasus Nabire kembali menegaskan tantangan pelaksanaan program nasional, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara target percepatan dan kesiapan teknis di lapangan.

Ketika satu dapur bermasalah, negara dituntut bergerak cepat agar hak dasar anak tidak terabaikan akibat lemahnya tata kelola.

Sebagai penutup, seluruh pihak berharap evaluasi dan pembinaan yang dilakukan dapat memperkuat pelaksanaan MBG di Nabire ke depan.

Doa dan harapan dipanjatkan agar program ini berjalan aman, berkelanjutan, dan semakin berkualitas, sehingga benar-benar memberi manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“MBG adalah hak anak Indonesia, Dan negara tidak boleh gagal memenuhinya.” tutup Nalensius