Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah, Asops Danpasmar 3 Hadiri Konsultasi Publik Terkait Penanggulangan Bencana Papua Barat Daya

TCNews|| Sorong, PBD – Dalam upaya memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi potensi bencana di wilayah timur Indonesia, Asops Danpasmar 3 Kolonel Mar Supriyadi, M.Tr.Hanla., menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat Daya serta Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Ballroom Lantai 6 Rylich Panorama Hotel, Jl. Sam Ratulangi No.55, Klasuur, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kamis (23/10/2025).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana (DKP2B) dan Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala DKP2B Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Vincente Campana Baay, S.IP.

Dalam sambutannya, Kepala DKP2B menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, baik yang bersumber dari alam maupun non-alam. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah, TNI-Polri, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah yang berkelanjutan.

“Papua Barat Daya memiliki potensi risiko bencana cukup tinggi seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar setiap daerah memiliki rencana kontinjensi dan sistem tanggap darurat yang efektif,” ujar Vincente Campana Baay.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Komandan Pasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M., menyampaikan bahwa keikutsertaan TNI Angkatan Laut, khususnya Pasmar 3, merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.

“TNI Angkatan Laut melalui Pasmar 3 siap berperan aktif dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi. Sinergi ini menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tegas Danpasmar 3.

Kegiatan konsultasi publik ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Papua Barat Daya, perwakilan BNPB, BPBD Kabupaten/Kota, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terwujud rencana penanggulangan bencana yang adaptif dan partisipatif, serta tersusunnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi tolok ukur kemampuan wilayah dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana.

Dengan adanya sinergi lintas instansi, diharapkan Provinsi Papua Barat Daya mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional “Indonesia Tangguh, Indonesia Maju.”

(RV)