MRP Papua Tengah Sosialisasikan Aturan Perlindungan Masyarakat Adat dan Pengelolaan Tambang Berizin

Tifacenderawasihnews. Com

TCN || Nabire, Papua Tengah | Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melalui anggota Pokja Adat, Melki Sedek Fi Rumawai,

Turut dihadiri juga Anggota MRP PT Korneles Maniawasi dan staf ahli sekaligus wakil dari Suku Wate Yohan Wanaha, melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat adat terkait aturan dan mekanisme penerimaan pembangunan di wilayah adat, termasuk kehadiran perusahaan tambang yang akan beroperasi di tanah adat. Selasa ( 14/10/2025 )

Dalam penyampaiannya, Melki menjelaskan bahwa kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum dan tata kelola perizinan yang berlaku, mulai dari tingkat kampung hingga pemerintah daerah.

“Kami dari MRP datang untuk menyosialisasikan aturan-aturan yang berlaku, terutama agar masyarakat adat memahami bagaimana menerima pembangunan dan perusahaan tambang yang akan bekerja di wilayah adat. Ada proses perizinan yang harus dilalui dan disetujui bersama dari tingkat kampung hingga ke atas,” jelasnya

Ia menegaskan bahwa MRP memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam melindungi tanah dan manusia sebagai bagian dari masyarakat adat. Tanah adat, menurutnya, bukan milik pribadi, melainkan milik komunal yang di dalamnya mencakup sumber daya alam yang harus dijaga dan dikelola secara bijak.

“Kami memberikan perlindungan terhadap tanah dan manusia. Jika ada perusahaan yang masuk tanpa izin resmi atau secara ilegal, maka wajib hukumnya untuk dihentikan. Investor harus memiliki izin yang sah, membayar pajak kepada pemerintah daerah, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah,” tegasnya.

Selain itu, MRP Papua Tengah juga mendorong penguatan terhadap lembaga-lembaga adat agar memiliki legalitas dan struktur yang diakui oleh pemerintah daerah. Melki menambahkan, lembaga adat perlu melapor secara resmi agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat adat dengan dukungan pemerintah provinsi maupun kabupaten.

“Lembaga adat harus memiliki status yang jelas dan melapor kepada pemerintah, sehingga dapat menjalankan fungsi pembinaan masyarakat adat dengan baik. Ini bagian dari penguatan kelembagaan yang kami dorong bersama,” tambahnya.

Melki berharap, melalui sosialisasi ini, masyarakat adat di Papua Tengah semakin memahami hak dan kewajibannya dalam menghadapi aktivitas pembangunan, terutama di sektor pertambangan, sehingga tidak mudah dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

( RED )