DPRD Nabire Bangun Jembatan Darurat Siriwini, Desak Pemprov Papua Tengah Segera Bertindak

TifaCenderawasihNews.com

TCN || Nabire, Papua Tengah – Anggota DPRD Kabupaten Nabire bersama masyarakat Siriwini dan Sanoba berinisiatif membangun jembatan darurat dari kayu di kawasan Jembatan Siriwini Bawah, setelah jembatan utama mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi berkekuatan 6,6 magnitudo yang mengguncang wilayah Nabire pada 19 September 2025 lalu.

Sudah lebih dari 20 hari sejak kejadian, namun hingga kini belum ada respon atau tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Dinas PUPR Papua Tengah, dalam menangani kerusakan jembatan vital tersebut.

Anggota DPRD Nabire Imanuel, bersama Ketua DPRD Kabupaten Nabire, T.K.H. Nanci Kerolina Worabay, S.Sos., M.I.P., turun langsung meninjau lokasi pada Rabu, 8 Oktober 2025, untuk melihat kondisi jembatan sekaligus memastikan akses masyarakat tetap terbuka.

“Selaku wakil rakyat, kami harus hadir untuk melihat langsung kondisi Jembatan Siriwini Bawah yang sejak tanggal 19 September rusak akibat gempa 6,6 magnitudo. Sudah 20 hari sejak kejadian tersebut tidak ada respon dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Dinas PUPR,” tegas Imanuel.

Atas dasar kepedulian itu, keduanya bersama masyarakat Siriwini dan Sanoba melakukan gotong royong membangun jembatan darurat dari kayu agar dapat kembali dilalui oleh kendaraan roda dua.

“Jembatan darurat ini sangat membantu masyarakat, terutama anak sekolah dan mahasiswa agar aktivitas pendidikan dan kegiatan warga tidak terganggu,”

Pihaknya juga berharap agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menindaklanjuti perbaikan jembatan tersebut dengan memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat infrastruktur yang terdampak bencana.

“Kami mohon segera direspons lewat Dana BTT Provinsi Papua Tengah. Ini demi kepentingan masyarakat luas,” tandasnya.

Kehadiran jembatan darurat hasil swadaya masyarakat ini menjadi simbol nyata kepedulian bersama antara wakil rakyat dan warga dalam mengatasi persoalan mendesak di tengah keterbatasan perhatian dari pemerintah provinsi.

( RED )