Kapolres Nabire: Mari Jaga Nabire Sebagai Firdaus Kecil yang Aman dan Damai

Tifacenderawasihnews. Com

TCN || NABIRE – Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire. Hal ini disampaikannya usai pertemuan yang dihadiri kurang lebih 16 tokoh dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRK, tokoh masyarakat, pensiunan Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, hingga tokoh agama. Coffe Morning yang digelar di Aula Wicaksana Polres Nabire. Pada Senin ( 01/9/2025 )

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menyampaikan beberapa poin penting hasil masukan dari para tokoh:

1. Mencegah konflik seperti di kota besar

Seluruh pihak sepakat bahwa peristiwa kerusuhan atau konflik yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indonesia tidak boleh terjadi di Nabire.

2. Penyampaian informasi segera ditindaklanjuti

Informasi terkait isu atau potensi gangguan keamanan yang diterima Polres Nabire diharapkan segera diteruskan kepada kepala suku dan kerukunan, agar bisa langsung disikapi di tingkat masyarakat.

3. Penanganan kriminalitas 3C

Para tokoh meminta adanya tindakan tegas terhadap tindak kriminal, khususnya kasus pencurian, curas, dan curanmor (3C). Kapolres memastikan peningkatan patroli dan mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah dalam mengaktifkan pos keamanan.

4. Penempatan personel sesuai potensi ancaman

Penugasan anggota Polri di lapangan akan berdasarkan potensi kerawanan. Peristiwa penembakan oleh KKB dijadikan bahan evaluasi bersama agar langkah antisipasi lebih baik ke depan.

5. Peran kepala suku dan kerukunan

Sebelum forum besar seperti ini digelar, diharapkan ada kegiatan koordinasi di tingkat suku maupun kerukunan agar peran mereka lebih maksimal dalam menjaga stabilitas daerah.

6. Dukung penegakan hukum tanpa intervensi

Kapolres menegaskan, apabila ada oknum yang terlibat dalam aksi penjarahan, pengrusakan, atau tindak kriminal lainnya, maka proses hukum tetap dijalankan tanpa adanya pembelaan. “Ini penting sebagai pembelajaran bersama,” tegasnya.

7. Kesepakatan bersama untuk pertemuan selanjutnya

Poin-poin hasil pertemuan akan dituangkan dalam bentuk narasi kesepakatan. Dalam pertemuan berikutnya, dokumen tersebut akan ditandatangani jika seluruh pihak telah menyetujui.

Selain itu, aparat juga menegaskan bahwa setiap aksi unjuk rasa akan dilihat tujuannya terlebih dahulu. Jika murni untuk menyampaikan kritik, maka akan dikawal dengan baik. Namun, bila membawa paham yang berseberangan dengan NKRI, maka akan dicegah masuk kota.

Masyarakat juga diingatkan untuk bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpancing emosi, karena teknologi yang seharusnya bermanfaat bisa menimbulkan perpecahan.

Sebagai tindak lanjut, Polres bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat sepakat untuk mengaktifkan kembali pos keamanan terpadu (pos sinergitas/pos kamling) guna menekan angka kriminalitas. Aparat juga mengimbau agar warga tidak terhubung dengan kelompok-kelompok yang memiliki agenda berseberangan dengan NKRI, karena hanya akan merugikan masyarakat sendiri.

Pertemuan ditutup dengan ajakan persatuan: menjaga keamanan, memperkuat kebersamaan, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu ketertiban di Nabire.

> “Mari kita jaga bersama Kabupaten Nabire, kota tercinta ini sebagai suatu firdaus kecil bagi semua suku yang hidup berdampingan di sini,” pungkas AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K.

( ICL )