LP3BH Desak Kapolda Papua Barat Tanpa Tebang Pilih, Hentikan Tambang Emas Ilegal di Wasirawi..!!!

TCN || Manokwari – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, mendesak Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P untuk segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang semakin masif dengan langka tanpa tebang pilih di kawasan Wasirawi, Kabupaten Manokwari. Jum’at, (25/07/2025).

Warinussy menyampaikan, bahwa LP3BH menerima banyak laporan dari warga lokal dan masyarakat adat bahwa sejumlah alat berat kini beroperasi secara aktif melakukan penggalian pasir dan tanah yang di sebut penambangan Emas Ilegal di sekitar Kali Wasirawi dan sekitarnya. Aktivitas ini diduga kuat merupakan bentuk eksploitasi ilegal yang tak tersentuh pengawasan dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

“Sangat mengherankan, tidak terlihat adanya pengawasan dari instansi pemerintah kabupaten maupun provinsi yang seharusnya berwenang. Bahkan, aparat penegak hukum dari Polda Papua Barat pun belum terlihat serius melakukan tindakan nyata,” tegas Direktur Eksekutif LP3BH.

Ironisnya, justru ditemukan indikasi keberadaan sejumlah oknum aparat yang diduga kuat telah ‘dipakai’ oleh para pemilik atau mafia pertambangan ilegal untuk mengamankan kegiatan mereka. Hal ini semakin memperparah kondisi hukum dan lingkungan di wilayah tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun LP3BH, terdapat sedikitnya lebih dari enam orang yang berperan sebagai pemilik alat berat dalam jumlah besar, sekaligus berfungsi sebagai penadah dan penyandang dana dalam aktivitas PETI tersebut. Keberadaan mereka seolah berada di luar jangkauan radar aparat penegak hukum.

“Atas nama keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup, kami mendesak Jenderal Isir untuk segera menggelar operasi penertiban. Kegiatan PETI di Wasirawi bukan hanya ilegal, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan serius terhadap daya dukung ekosistem dan mencemari lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat,” tambahnya.

LP3BH menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini hanya akan menciptakan preseden buruk bagi supremasi hukum serta melanggengkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Penertiban dan penghentian aktivitas tambang ilegal di Wasirawi harus menjadi prioritas aparat penegak hukum demi menjaga kedaulatan hukum, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat adat “Tegas Warinussy.

Tifacenderawasihnews. Com

(Red)