Puluhan Proyek Bermasalah,  LSM Progres Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Tana Toraja

TCN, Tana Toraja – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Progres melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Tana Toraja ke pihak Kepolisian Resor (Polres) Tana Toraja. Pengaduan tersebut diajukan oleh Ahmad selaku Koordinator Investigasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Progress, pada Jumat (14/3/2025).

Ahmad mengungkapkan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tana Toraja untuk tahun anggaran 2022–2023. Ia menyebutkan bahwa terdapat 33 item pekerjaan yang diduga mengalami kekurangan volume serta adanya denda keterlambatan yang belum ditindaklanjuti.

Tak hanya itu, LSM Progress juga menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran biaya tak terduga di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja. Menurut Ahmad, BPBD telah merealisasikan anggaran untuk belanja sewa alat berat dan mobilisasi alat. Namun, ia menduga bahwa CV FU, yang seharusnya menyediakan layanan penyewaan alat ekskavator untuk penanganan tanah longsor di Kecamatan Mappak pada 13 Desember 2022, tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.

“Kami menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran di Dinas PUPR dan BPBD Tana Toraja. Oleh karena itu, kami telah melaporkan temuan ini ke Polres Tana Toraja untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujar Ahmad.

Langkah yang diambil oleh LSM Progress ini sejalan dengan upaya masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dan LSM dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaduan ini mencerminkan komitmen LSM Progress dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah agar berjalan sesuai regulasi dan prinsip transparansi. Peran aktif LSM dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pihak Polres Tana Toraja diharapkan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan secara mendalam guna memastikan kebenaran dugaan yang disampaikan. Transparansi dalam proses penyelidikan dan langkah tegas dalam penegakan hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah serta aparat penegak hukum. (Red)

Sumber: Fadly