Kabar Menarik, Gubernur Papua Tengah Soroti Transparansi Bank Papua

TCN, Nabire – Selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa, melayangkan surat kepada Bank Papua untuk mengadakan pertemuan di Jakarta pada 13 atau 14 Maret 2025 mendatang. Dalam surat tersebut, Nawipa menyoroti perkembangan Bank Papua dari masa lalu hingga kini serta arah kebijakan ke depan. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Tengah kepada awak Media, di Kediamannya tepat di Jalan Kusuma Nabire. Rabu, (12/03/2025).

Menurutnya, sebagai pemegang saham dan pemilik Bank Papua, kepala daerah berhak mengetahui informasi penting terkait kebijakan perbankan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah penggunaan dana otonomi khusus serta pembukaan cabang Bank Papua di luar Papua yang justru lebih banyak melayani peminjam dari luar Papua.

“Kami ingin meminta penjelasan mengenai penggunaan dana otonomi khusus serta pembukaan Bank Papua di luar Papua yang justru melayani peminjam bukan orang Papua. Selain itu, kami juga ingin mengetahui jumlah kredit yang telah disalurkan, siapa penerimanya, dan bagaimana status kelancaran pembayaran,” ujar Nawipa

Ia menekankan pentingnya transparansi Bank Papua demi kepentingan masyarakat Papua agar kebijakan perbankan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi warga asli Papua.

Selain itu, Nawipa juga memastikan akan berkantor di Puncak Jaya selama tiga hari mulai 21 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah perhitungan ulang suara (PSU) di Jakarta dengan tujuan utama memastikan stabilitas keamanan di daerah tersebut.

“Puncak Jaya sudah mulai aman, dan kita berdoa agar situasi tetap kondusif. Tidak boleh ada lagi korban jiwa, anak-anak putus sekolah, atau aktivitas masyarakat terhenti akibat konflik politik,” ungkap Nawipa.

Dalam kunjungannya, ia akan meninjau kondisi warga terdampak, termasuk rumah-rumah yang terbakar serta memastikan para pengungsi bisa kembali ke daerahnya dengan aman. Nawipa juga akan berdiskusi dengan bupati terpilih untuk membahas langkah-langkah strategis dalam membangun kembali fasilitas yang rusak akibat konflik.

“Kita akan pastikan semua kembali normal. Sekolah harus berjalan, gereja harus kembali beroperasi, dan kota bisa bangkit kembali,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan melakukan verifikasi ulang terhadap 86 penerima beasiswa luar negeri yang dibiayai oleh Pemprov. Nawipa menegaskan bahwa tidak semua penerima berasal dari Papua Tengah, sehingga diperlukan pengecekan ulang agar beasiswa diberikan kepada yang berhak.

“Saya sudah instruksikan Dinas Pendidikan untuk membentuk tim verifikasi. Kita harus pastikan bahwa beasiswa ini benar-benar diberikan kepada anak-anak Papua Tengah yang membutuhkan,” harap Nawipa.

Selain itu, skema pembayaran beasiswa juga akan diubah untuk menghindari penyalahgunaan dana. Pembayaran untuk tempat tinggal mahasiswa akan langsung ditransfer ke pemilik rumah, biaya kuliah langsung ke kampus, dan kebutuhan hidup akan tercatat secara transparan.

“Jangan sampai ada mahasiswa yang menikmati beasiswa dari berbagai sumber, tetapi akhirnya tidak bertanggung jawab. Kita ingin memastikan bahwa beasiswa ini benar-benar digunakan untuk mencetak generasi Papua Tengah yang berkualitas,” tegasnya.

Berbagai langkah yang diambil oleh Meki Nawipa menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan transparansi, keamanan, serta keberlanjutan pembangunan di Papua Tengah. Dari evaluasi kebijakan perbankan, penguatan stabilitas daerah, hingga pembenahan sistem pendidikan, semuanya diarahkan demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (Red)

Sumber: Udin PT.